Ketentuan Hukum Pajak Formal Setelah Tax Reform

September 18, 2024 Post a Comment

Ketentuan hukum pajak formal setelah tax reform

Hukum pajak formil ini memuat tentang tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk pengadaan monitoring dan evaluasi. Selain itu, dalam menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, pencatatan, dan prosedur pengajuan surat keberatan ataupun banding.

Apa yang dimaksud dengan Tax Reform dan apa tujuan dilakukannya tax reform?

Reformasi perpajakan adalah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan komprehensif yang mencakup pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak.

Apa yang melatarbelakangi pemerintah melakukan tax reform?

Latar belakang terjadinya reformasi perpajakan adalah karena undang-undang pajak yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) merupakan peninggalan colonial Belanda yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan tidak berdasarkan pada pancasila (Suandy 2000, h.75).

Jelaskan apa saja kebijakan reformasi administrasi perpajakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak pertama kali dicetuskan tahun 1983?

Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip self assessment,menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan).

Hukum pajak ada berapa?

Ada 2 macam hukum pajak yaitu: 1. Hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (sebjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan

Bagaimana kedudukan hukum pajak?

Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperative. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda.

Kapan tax reform dilakukan?

Tax reform pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan memperkenalkan self assesement system. Bersamaan dengan tax reform pertama juga dikeluarkan serangkaian undang-undang, yakni: UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Mengapa terjadi reformasi pajak?

Kata Menkeu, reformasi perpajakan dimaksudkan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang kuat dan efisien melalui peningkatan kualitas layanan kepada Wajib Pajak, kemudian pengawasan yang efektif dan efisien untuk mencegah aggressive tax planning, yang semakin sopecited dan memberikan kepastian dalam penegakan

Apa yang menjadi alasan dilakukannya reformasi?

Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum serta bidang lainnya.

Apa itu tax policy reform?

Reformasi Perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif. Perubahan sistem perpajakan ini mengarah kepada peningkatan kinerja perpajakan, yaitu optimalisasi penerimaan pajak.

Bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia?

Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni: Self Assessment System. Official Assessment System. Withholding Assessment System.

Bagaimana urutan tata cara pembayaran pajak?

Mekanisme pembayaran pajak: Membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan dilaporkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor Pelayanan Pajak. Mengisi surat setoran pajak. Menyerahkan dokumen surat setoran pajak ke bank yang ditunjuk pemerintah.

Berapakah jumlah pilar reformasi perpajakan?

Kelima pilar yang menjadi inti dari reformasi perpajakan saat ini yaitu pilar organisasi, sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan.

Apa dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia?

Landasan dan Kedudukan Hukum Perpajakan di Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.

Bagaimana hierarki peraturan perpajakan di Indonesia?

Hirarki peraturan pajak di Indonesia dari UUD sampai SE : Undang Undang Dasar (UUD) Undang Undang Perpajakan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) - jarang diterbitkan. Peraturan Pemerintah (PP)

Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum pajak?

Istilah hukum pajak (atau hukum pajak) dipahami sebagai semua aturan tentang pemungutan dan pemungutan pajak. Di Belanda ada dua jenis pajak: Pajak langsung atas penghasilan, laba dan modal serta pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh orang lain kepada otoritas pajak.

2 Apa fungsi dari hukum pajak dan dimana kedudukan hukum pajak?

Hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandaskan keadilan dan efisien yang diatur dengan jelas di dalam undang-undang tentang hukum pajak.

Bagaimana Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata?

Dalam kaitan hukum perdata , hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan pebuatan hukum perdata. Dalam kaitan hukum pidana, hukum pajak juga berisi ancaman pidana kepada WP yang melanggar ketentuan perpajakan dan dalam penegakannya harus merujuk dengan ketentuan hukum pidana.

Jelaskan apa saja jenis jenis pajak?

Jenis-jenis Pajak

Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Bea Meterai.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Asas pemungutan pajak apa saja?

Sementara itu, menurut Miyasto, asas-asas perpajakan itu meliputi asas legal, asas kepastian hukum, asas efisiensi, asas non distorsi, asas sederhana (simplicity) dan asas adil (Miyasto, tanpa tahun).